Latar Belakang
Program mandatori biodiesel diklaim pemerintah memberi banyak manfaat, seperti menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK), menstabilkan harga minyak sawit, meningkatkan nilai tambah, mengurangi konsumsi dan impor BBM, memperbaiki defisit neraca perdagangan, dan lain-lain. Namun, dalam beberapa temuan, program ini juga meningkatkan deforestasi dan berkurangnya biodiversitas karena alih fungsi lahan. Temuan IUCN (2018) mengungkapkan, setidaknya 50 persen dari total deforestasi antara tahun 2005 hingga 2015 yang terjadi di pulau Borneo disebabkan oleh penanaman dan perluasan sawit.
Baru-baru ini, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah dana dari APBN untuk mendukung Badan Pengelola Dana Perkebunan - Kelapa Sawit (BPDP-KS) dalam mendanai program mandatori biodiesel melalui subsidi. Dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah memberikan Rp2,78 triliun untuk menutupi buruknya posisi keuangan BPDP-KS saat ini.
Berkaca pada subsidi energi beberapa tahun silam, tindakan pemerintah berisiko karena harga minyak biodiesel sangat rawan dari pengaruh kondisi global. Dengan situasi pandemi yang belum kunjung reda dan ambisi pemerintah yang akan meningkatkan campuran biodiesel, pemerintah membutuhkan langkah lain yang lebih tepat. Di sisi lain, keberlanjutan program dibutuhkan untuk meningkatkan ketahanan energi dan menjaga permintaan dalam negeri agar tetap stabil.
Bagaimanakah kesiapan pemerintah sesungguhnya dalam menjalakan program mandatori biodiesel, dengan segala situasi saat ini, seperti pandemi Covid-19 atau pun trade war atas minyak kelapa sawit, untuk itu Auriga akan mengadakan webinar Ngopini Sawit #4: Mandatori Biodiesel, Tantangan dan Peluang.
Narasumber
Waktu dan Tempat
Hari dan Tanggal : Kamis, 17 Desember 2020
Jam : 10.00 – 12.00 WIB
Lokasi/Tempat : Youtube Auriga Nusantara