Perlindungan Hutan Alam Tersisa dalam Perkebunan Sawit

Latar Belakang

Inpres 8/2018 atau biasa dikenal Inpres Moratorium Sawit akan selesai masa berlakunya pada 19 September 2021. Padahal, masih banyak mandat inpres tersebut yang belum selesai, seperti jalan keluar terhadap tutupan dan izin sawit dalam kawasan hutan. Demikian juga tutupan hutan alam tersisa dalam izin sawit.

Namun demikian, serangkaian kebijakan lain yang relevan masih berjalan, seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menempatkan kebijakan satu peta dan pengukuhan kawasan hutan sebagai bagian dari rencana aksinya. Kebijakan Satu Peta bahkan juga menjadi peraturan presiden tersendiri. Badan Pertanahan Nasional juga sedang membahas regulasi mengenai penerbitan dan penertiban hak guna usaha perkebunan.

Sawit Indonesia mengalami krisis kepercayaan karena deforestasi yang diakibatkannya. Oleh karena itu, demi industri sawit itu sendiri, ke depan harus dipastikan sawit Indonesia bukan lagi menjadi penyebab deforestasi. Artinya, hutan alam tersisa yang ada di dalam wilayah izin perkebunan sawit harus dilindungi atau tidak dikonversi.

Tentu diperlukan perangkat regulasi dan kebijakan yang memadai untuk itu. Auriga Nusantara menjadikannya sebagai tema diskusi virtual Ngopini Sawit #9: Mengurai Kebijakan Perlindungan Tutupan Hutan Alam Tersisa Dalam Perkebunan Sawit.

Narasumber dan Tema Presentasi

Waktu dan Lokasi

Hari/Tanggal: Rabu, 22 September 2021

Pukul: 13.30 – 15.30 WIB

Lokasi: Youtube Auriga

Peserta

Kegiatan ini akan mengundang peserta merepresentasi para pihak persawitan, kementerian/lembaga negara, perusahaan/asosiasi, masyarakat sipil, akademisi, media dan pekebun sawit.

Ngopini Lainnya

Kebun Sawit Plasma: Realitas Dan Tantangan

Industrialisasi Sawit Nasional: Realitas dan Tantangan

Penerimaan Sawit dan Kontribusinya Pada Pembangunan Daerah

'