Dua Tahun Moratorium Sawit: Meneruskan Langkah Maju

Latar belakang

Moratorium Sawit, yang dilaksanakan berdasar Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018, diyakini menjadi salah satu alat memperbaiki carut-marut tatakelola industri sawit nasional.

Respon pemerintah dengan menerbitkan Inpres Moratorium Sawit (Inpres 8/2018) sejatinya disambut pasar dan parapihak secara positif. Selain membuka ruang telaah terhadap izin sawit saat ini, Inpres ini juga dapat menjadi pintu masuk perlindungan hutan alam tersisa. Mayoritas publik berharap aturan ini mampu meningkatkan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.

Moratorium merupakan sebuah upaya jeda eksploitasi yang dilakukan dalam suatu periode tertentu untuk menghentikan atau menunda kegiatan tertentu dan mengisi periode tersebut dengan langkah – langkah untuk mencapai perubahan yang signifikan. Dalam isu hutan dan lahan gambut, moratorium adalah penghentian untuk jangka waktu tertentu dari aktivitas penebangan dan konversi hutan untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen. Dalam hal ini, moratorium mengandung makna korektif, tidak hanya sebuah upaya jeda tetapi terutama upaya memperbaiki keadaan. Karena itu, moratorium berkaitan dengan target perubahan yang ingin dicapai. Target tersebut terumuskan dalam ukuran yang jelas sehingga pada saatnya bisa jadi ukuran yang menentukan apakah selama periode moratorium, ukuran – ukuran yang telah direncanakan telah tercapai atau belum.

Waktu

Kegiatan dialog publik ini akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal: Selasa, 15 September 2020

Waktu: 10.00 – 12.00 WIB

Tempat: Zoom webinar. Link pendaftaran dapat diklik disini.

Narasumber dan topik

Peserta

Kegiatan ini akan mengundang peserta yang merepresentasi parapihak dari berbagai kelompok, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, asosiasi, dan perusahaan.