HGU: Jalan Berliku Menuju Transparansi

By , in Beranda on .

Upaya keterbukaan informasi pada bidang lingkungan seolah semakin terbelakang. HGU sebagai instrumen dalam pengusahaan tanah negara kembali dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.

Menurut informasi yang berhasil di himpun, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian untuk Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan pimpinan perusahaan-perusahaan di sektor kelapa sawit yang pada salah satu poinnya mengklasifikasikan dan menetapkan data dan informasi mengenai HGU sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Surat Edaran ini seolah menutup mata atas fakta-fakta yang ada. Fakta bahwa Dokumen HGU yang dikecualikan telah berulang kali disengketakan melalui Komisi Informasi. Berdasarkan data sampai 2019, setidaknya telah ada 5 putusan Sengketa Informasi Publik perihal HGU yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung No.121K/TUN/2017. Alasan-alasan dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dikemukakan di dalam Kasasi secara tegas ditolak oleh Majelis Hakim dengan putusan yang menyatakan HGU tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Tidak hanya Kemenko saja yang menutup mata. Kementerian ATR/BPN pun membelakangi peraturan menteri yang mereka keluarkan. Dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha dinyatakan setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui keterangan tentang data fisik dan data yuridis tanah Hak Guna Usaha. Data tersebut meliputi Subjek, Letak dan Luas Tanah, Peta Bidang Tanah serta Jenis Penggunaan atau Pemanfaatan Tanah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satupun payung hukum yang menyatakan HGU sebagai informasi yang dikecualikan, bahkan Peraturan Menteri ATR Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara khusus informasi apa yang dapat diakses perihal HGU. Sehingga Surat Edaran tersebut telah jelas dan terang menentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas kondisi yang ada, seharusnya Pemerintah kembali mengevaluasi diri untuk kepentingan siapa mereka bertindak dalam urusan Lingkungan. (MI)

Recommended articles