Solar Harus Di Campur Dengan Biodiesel, Kalau Tidak Mau Kena Sanksi

By , in Beranda POLICY & REGULATION on . Tagged width: , ,

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan aturan bagi Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk wajib melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel. Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Badan Usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut akan dikenai sanksi berupa denda dan atau pencabutan izin usaha. Denda yang ditetapkan sebesar Rp. 6000,00 per liter. Namun, aturan ini tidak akan berlaku jika Badan Usaha tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan karena adanya keterlambatan, keterbatasan, ketiadaaan pasokan BBN jenis biodiesel dari Badan Usaha BBN jenis biodiesel, atau ketidaksesuaian pasokan BBN dengan kualitas yang disepakati dalam kontrak.

Jalannya aturan ini akan di awasi oleh Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, BPH Migas, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, dan Badan Pengelola Dana.

Selain aturan yang sudah disebutkan di atas, terdapat pula peraturan lain yang memayungi penggunaan biodiesel sebagai campuran solar sebesar 20 persen yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, yakni Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1935 K/10/MEM/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 1803 K/10/MEM/2018 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dan Alokasi Besaran Volume untuk Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk Periode Mei-Oktober 2018 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018 tentang Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Periode September-Desember 2018.